Ribetnya pengurusan KTP

Adanya kebijakan baru tentang no ID KTP dengan pendataan 10 sidik jari mungkin memang sesuatu yang baik. Namun nampaknya sistem pendataan tidak siap. Akankah dihasilkan data yang akurat ?

Saya coba amati salah satu lokasi pendataan KPT ini. Petugas dari kelurahan nampak belum memahami sepenuhnya mengenai fungsi dari perubahan kebijakan ini. Ini tercermin dari proses pengambilan sidik jari warga, terkesan asal ; yang saya bayangkan, bagaimana hasilnya ? Belum lagi urusan sistem pendataan, dengan 1 komputer melayani sekitar 1600 orang dalam sehari, tanpa adanya sistem antrian tentunya membuat keresahan di masyarakat. Dari hasil wawancara, 1 orang bisa melampau waktu tunggu sampai dengan 12 jam. Wow ? Pelayanan macam apa ini ? Tapi, ada juga yang cukup 10 menit.

Kalau secara statistik jelas ada yang aneh dengan variansi yang sedemikian lebar padahal dengan petugas yang sama. Padahal jika mengurus KTP langsung ke kecamatan, saya rasa tidak sampai 30 menit sudah selesai. Sudah jelas bisa ditebak adanya kecurangan. Tidak semua pendaftar mendapatkan nomor antri dan nomor antri dapat dibeli. Waah...

Betapa tidak efektifnya, maksud dari pemerintah kota mungkin adalah jemput bola dengan mendatangkan petugas-petugas kelurahan ke masing-masing RW. Namun, apa daya? Tidak ada kontrol sehingga oknum bisa memainkan, dan ini adalah salah satu peluang terjadinya ketidaksesuaian (ketidaksesuaian sistem dan ketidaksesuaian pendataan). Bagaimana mau bicara tentang produktifitas di tingkat pemerintahan kalau sudah begini? Apalagi kepuasan pelanggan?